Musi Rawas,PWO– Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) tahun anggaran 2022 di Kabupaten Musi Rawas kini memasuki babak krusial. Namun, proses hukum yang tengah berjalan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas diminta tidak berhenti hanya pada level Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Ketua Lembaga Silampari Budgeting Watch (SBW), Marwan, dengan tegas mendesak Kejari Musi Rawas agar ikut memeriksa kepala daerah sebagai pihak yang memiliki kapasitas dan tanggung jawab tertinggi dalam seluruh kebijakan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kalau Kejari ingin perkara PSR ini benar-benar terang benderang, maka jangan hanya berhenti di dinas atau OPD teknis, kepala daerah harus juga diperiksa karena secara struktural dan hukum adalah penanggung jawab tertinggi seluruh kegiatan pemerintahan di daerah,” tegas Marwan, Kamis, (22/1/2026).
Marwan menilai, dugaan penyimpangan PSR yang kini telah naik ke tahap penyidikan dan melibatkan banyak pihak—mulai dari petani, koperasi hingga pihak ketiga—menunjukkan persoalan tidak bersifat parsial, melainkan berpotensi sistemik.
“Program PSR ini bukan kegiatan kecil, anggarannya besar dan cakupannya luas, mustahil jika kepala daerah sama sekali tidak mengetahui atau tidak memiliki peran dalam aspek kebijakan dan pengawasannya,” katanya.
Menurutnya, pemeriksaan kepala daerah bukan bentuk tuduhan, melainkan langkah hukum yang wajar dan penting untuk menguji sejauh mana fungsi pengendalian dan pengawasan dijalankan selama program PSR berlangsung.
“Jangan sampai publik menilai penegakan hukum hanya menyentuh pelaksana teknis, sementara pemangku kebijakan tertinggi justru tidak tersentuh, ini soal asas equality before the law,” ujar Marwan.
Ia juga mengingatkan Kejari Musi Rawas agar tidak ragu memeriksa siapapun yang berkaitan dengan kebijakan PSR, demi menjaga kepercayaan publik dan integritas penegakan hukum.
“Kami mendukung penuh Kejaksaan, tapi dukungan itu harus dibalas dengan keberanian membuka perkara ini secara utuh, dari bawah sampai ke atas. Kalau memang tidak ada masalah di tingkat kepala daerah, justru pemeriksaan akan memperjelas posisi hukumnya,” pungkasnya.
Marwan memastikan, pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus PSR di Musi Rawas dan siap menyuarakan desakan lanjutan apabila proses hukum dinilai tidak berjalan secara menyeluruh. (tim)
