Musirawas,portalwacanaonline-Di era otonomi daerah dan reformasi seperti sekarang ini , masih ada kecenderungan kebijakan pengembangan karir ASN diwarnai nuansa politis dan berbagai kepentingan lainnya. Baik kepentingan elit politik maupun elit eksekutif sehingga penempatan ASN dalam istilah manajemen the right man on the right place jauh dari kenyataan.
Hal ini menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Musirawas dalam rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Musirawas tahun anggaran 2022, (Rabu/26/4) yang dilaksanakan diruang rapat paripurna DPRD Musirawas di kecamatan Muarabeliti kabupaten Musirawas, Sumatera Selatan
Ketua DPRD Musirawas, Azandri, ditemui sejumlah wartawan usai rapat paripurna mengatakan, "Setelah melakukan kajian terhadap LKPJ Bupati, secara kuantitatif target capaian kinerja yang telah direncanakan baik berupa program maupun kegiatan sudah tercapai".
Namun, demikian Azandri, secara realita dan kualitatif masih terdapat berbagai macam persoalan dan problematika sehingga DPRD memberikan catatan strategis rekomendasi atas pelaksanaan program dan kegiatan.
"DPRD mempertanyakan fungsi Baperjakat dalam penentuan dan penetapan jabatan baik struktural maupun jabatan fungsional, mengingat masih banyak PLT maupun posisi rangkap jabatan"ujarnya.
Dikatakan, DPRD juga menyoroti fungsi dan kinerja staf khusus Bupati atau tim percepatan pembangunan yang dinilai tidak membantu Bupati Musirawas sehingga secara umum pemerintah kabupaten Musirawas tidak maksimal menangani permasalahan yang ada, (icha)
