 |
| Bangunan Pondok Pesantren Al-Zaytun. Foto: Net |
Jakarta,PWO-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, memberikan tiga solusi untuk menangani permasalahan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Zaytun.
Pertama-tama, penyelesaian masalah hukum akan ditangani oleh Polri. "Pokoknya ada tiga cara untuk menyelesaikannya. Yang pertama adalah masalah hukum, akan diurus oleh Polri," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (3/7/2023).
Kedua, dalam hal administrasi pendidikan, akan terus dilakukan pembinaan dan pemantauan.
"Selanjutnya, masalah keamanan. Karena ada masalah sosial dan politik yang timbul, Gubernur (Jawa Barat) Pak Ridwan Kamil bersama aparat vertikal akan menangani hal itu," kata Mahfud
seperti yang dilaporkan Kompas.com.
Seperti yang kita ketahui, Ponpes Al Zaytun saat ini menjadi sorotan publik karena banyak kontroversi.
Selain itu, umat Islam juga mempertanyakan sumber dana yang digunakan untuk membangun kompleks Ponpes tersebut.
Bangunan megah yang terletak di Desa Mekarjaya, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat itu, dari segi ibadah, Ponpes tersebut menerapkan cara yang tidak biasa.
Sebagai contoh, pada salat Idul Fitri 1444 Hijriah, laki-laki dan perempuan ikut bersama dalam satus haf.
Bahkan, ada seorang perempuan yang berdiri di depan kerumunan laki-laki. Karena kontroversi ini, pemerintah akan memberlakukan sanksi administratif dan pidana.
Selain itu, Pimpinan Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang juga disebut-sebut terkait dengan gerakan Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW 9).
Meskipun telah dilaporkan beberapa kali, keberadaan kelompok NII KW 9 sulit dibuktikan karena selalu beroperasi secara bawah tanah.
Saat ini, pemerintah sedang melakukan
investigasi terhadap pimpinan Ponpes Al Zaytun. Keputusan akan diambil oleh pemerintah di kemudian hari.(*)
