Musirawas,PWO-Diera otonomi daerah dan reformasi seperti sekarang ini, masih ada kecenderungan kebijakan pengembangan karir ASN diwarnai nuansa politis dan berbagai kepentingan lainnya. Baik kepentingan elit politik maupun elit eksekutif sehingga penempatan ASN dalam istilah manajemen the right man on the right place jauh dari kenyataan.
Hal ini menjadi salah satu sorotan Forum Komunikasi Peduli Masyarakat (FKPM) Musirawas,Lubuklinggau dan Musirawas Utara (MLM) ketika berunjuk rasa dihalaman kantor Bupati Musirawas, Selasa (9/5/2023).
Ketua FKPM, Arma Afrizal, kepada wartawan mengatakan, fungsi Baperjakat dalam penentuan dan penetapan jabatan baik struktural maupun jabatan fungsional itu apa, mengingat masih banyak PLT maupun posisi rangkap jabatan di Pemkab Mura.
"Kami minta Bupati dan wakil bupati segera menuntaskan 9 program kerjanya dan meminta Bupati menghapuskan rangkap jabatan kepala OPD serta mendefinitifkan PLT,"ujar Arma.
Selain itu, demikian Arma, kami minta Bupati membuat perbub mengenai kerjasama media dan meminta Bupati menegur perangkatnya agar tdk menghindar dari awak media yang ingin mendapatkan informasi
Dikatakan, secara umum pemerintah kabupaten Musirawas tidak maksimal menangani permasalahan yang ada.
Kepada wartawan Arma mengaku sekarang ini dirinya sebagai aktifis bukan sebagai media ataupun wartawan
"Harus komitmen, apa bila di pergerakan harus berani menyatakan orang pergerakan dan sebaliknya apa bila memilih sebagai wartawan, berarti identitas harus mengaku sebagai penulis".
Dalam hal ini Arma dengan tegas mengatakan sebagai aktifis dan dia tdk mau membuat orang binggung menilainya. "Benar darah daging saya mengalir jiwa wartawan, namun dalam hal ini tidak bisa dicampur adukkan"tegasnya
Dalam orasinya, FKPM minta Bupati Musirawas menemui massa dan duduk bersama, namun karena Bupati Musirawas Hj Ratna Machmud sedang Dinas Luar, akhirnya mereka ditemui staf Ahli, Amra Muslimin yang didampingi Sekretaris DPRD Mura Elba Roma. (icha)
